Eksistensi Tentara di Sekolah, Untuk apa?

Siang itu seorang rekan guru tiba-tiba mengatakan bahwa baru saja dia kena “damprat” gara-gara tidak mengatakan permisi disepan tentara yang kebetulan menjadi penjaga sekolah. Sang tentara yang kebetulan marinir tersebut memaki dengan nada yang kurang sopan kepada guru perihal tata cara masuk ke sekolah, sang guru sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah guru disekolah tersebut dan merasa aneh jika dirinya justru di bentak , karena biasanya guru tersebut melakukan hal biasa jika setiap masuk melewati pagar sekolah.

Ya sepenggal cerita diatas mungkin bisa mewakili keadaan sekolah di sebagian kota-kota besar dimana sekolah kini memerlukan jasa pengamanan sebagai penambah kaum sipil (satpam) sebagai  penjaga, yaitu menjadikan alternatif kepada tentara (berpangkat rendah) untuk menjaga sekolah-sekolah.

Sebuah kesalahan program

Jika kita melihat kebelakang sebetulnya kerjasama TNI dan kemediknas bukanlah dalam bidang jasa pengamanan, melainkan dalam hal kerjasama dalam rangka memperluas layanan pendidikan di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik dan pasca konflik serta daerah korban bencana.

Nota kesepakatan kerjasama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dengan Panglima TNI Agus Suhartono, pada hari Rabu (7/9/2011), di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Saat itu Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan sebagai optimalisasi layanan pendidikan dan peran TNI di perbatasan.

Menurut saya adalah sebuah kesalahan jika menjadikan tentara dalam posisi yang bertentangan dengan nota kesepahaman, bagi saya menjadikan tentara sebagai jasa pengamanan bayaran adalah hal yang menjijikan bagi institusi TNI , apa lagi hal itu dilakukan disekolah-sekolah umum dimana seharusnya bebas dari unsur militer, dimana seharusnya TNI lebih fokus pada pengamanan negara external

Pertahanan Negara, bukan Pertahanan sekolah

Amanat reformasi juga melarang TNI berbisnis. Kesepakatan ini meminta jaminan bahwa kesejahteraan anggota TNI menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Sesungguhnya ini merupakan situasi krusial karena kesejahteraan juga membantu membentengi para prajurit dari kemiskinan, untuk itu diperlukan sistem penggajian yang lebih baik sehingga seorang tentara tidak perlu mencari “sampingan ilegal”.

Jadi sudah seharusya TNI tetap fokus pada makna Pertahanan Negara seperti dalam UU n0 34 tahun 2004 bahwa dalam pasal 1 dijelaskan menganai pertahanan negara adalah yaitu segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kalaupun mengacu pada ayat 22 yang dikatakan bahwa Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Pertanyaannya sekarang apakah jika ada guru yang datang tidak permisi dianggap membahayakan kedaulatan. Dan hal yang  tidak mungkin jika keberadaan tentara disekolah umum seperti di jabodetabek karena ditakutkan ada separatis (semacam GAM atau seperti yang dipapua) yang akan menyerang sekolah.

POLRI lebih berhak

Dalam pemikiran saya jika pihak sekolah ingin membutuhkan jasa pengamanan maka pihak yang sangat memungkinkan adalah dari pihak POLRI, sebagai instansi yang menjadi stabilitas masyarakat, merekalah yang lebih layak. Hal ini bisa dilihat pada TAP MPR yang mengatur TNI dan Polri yaitu TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.TAP MPR No. VI/MPR/2000 antara lain dimuat pada pasal 2 yaitu pada ayat,
a. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
b.   Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
c.  Dalam hal keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan Polri harus bekerja sama dan saling membantu.

Pada ayat kedua jelas dan tegas dinyatakan bahwa POLRI lah yang berperan dalam memelihara keamanan, walaupun di ayat c ditambahkan harus saling bahu-membahu

Kesimpulan Akhir

Pada bagian akhir artikel ini saya menduga, banyaknya sekolah negeri atau swasta yang menjadikan tentara menjadi jasa pengamanan adalah sebuah antiklimaks dimana seharusnya ada lembaga-lembaga lain yang lebih porposional. Program ini bisa saja dalam rangka membuat kesan hebat jika ada sebuah sekolah dijaga seorang tentara. Padahal dalam kenyataannya bisa saja muncul kasus dimana seorang tentara akan melakukan hal yang semena-mena terhadap warga sekolah yang lain. Ibarat sebuah bom waktu perbedaan status militer dan sipil bisa kapan saja meletus.

Kedepan perlu dibuat aturan yang baku dari kemendiknas mengenai keberadaan TNI dilingkungan sekolah sehingga dapat meminimalisir kasus antara siswa dan guru. Padahal seorang TNI atau tentara seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sipil yang lain. Dan pada akhirnya tidak perlu lagi damprat mendamprat yang dilakukan oknum TNI kepada seorang umar bakri yang tidak berdaya.

saya bang fajar, salam blogger

Posted on 16/03/2012, in Education and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: