Kurikulum KPK Masuk Sekolah, Ancaman Nyata Sekolah Korup!

Mungkin saat ini KPK akan bertambah musuh baru, setelah KPK banyak dimusuhi para politisi senayan, pegawai pajak jebolan STAN, pengusaha “hitam”, dan para pejabat eksekutif yang sedang berusaha mengembalikan modal kampanyenya. Lalu siapa musuh baru KPK itu? ya siapa lagi kalu bukan warga-warga sekolah di seluruh negeri ini. Hal ini terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa materi anti korupsi harus masuk dalam kurikulum dan menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, bahkan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Bambang Widjojanto aktivis anti korupsi yang kini menjadi salah satu pimpinan KPK  mengatakan bahwa dunia pendidikan, mulai jenjang paling bawah hingga perguruan tinggi, menjadi salah satu fokus KPK dalam rangka pemberantasan korupsi.

Apa yang salah dengan sekolah kita

Bukan sebuah rahasia bahwa sekolah kita kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah “perusahaan” yang berkomitmen pada hasil untung dan rugi. Itulah mengapa sekolah yang seharusnya menjadi tumpuan negara dalam urusan pembangunan karakter anak telah bergeser dari kewajiban utamanya. Kini sekolah dan pengawas sekolah ibarat dinasti kerajaan mafia yang dengan mudah mengambil dana-dana segar dari para siswa dan guru dengan alih dunia pendidikan, Tidak hanya itu negara yang menjadi penanggung jawab ekonomi sekolah terus menggelontorkan uang hasil pajak yang berkisar hampir 20 % dari APBN negara tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap aliran dana tersebut.

Tidak hanya itu untuk urusan rekrut merekrut pegawai sekolah para petinggi-petinggi sekolah baik dinas justru memasang menu tarif dimana semua masalah akan selesai jika uang datang. Penulis bahkan melihat dengan kepala sendiri bagaimana para tangan kanan pelaksana kekuasaan didalam kota melakukan praktik jual beli tenaga pengajar, dan bukan sebuah rahasia umum kini banyak guru-guru pegawai negeri yang masuk kedunia pendidikan melalui jalur haram.

Efek sekolah dan masa depan

Jika ini dibiarkan maka korporasi ilegal dengan menjadikan pendidikan ladang ekonomi akan berakibat fatal. Ibarat bom waktu yang akan meledak segera. Tanda-tandanya sudah terlihat, guru dan sekolah dengan mudah memanipulasi nilai, Seperti kita ketahui manipulasi adalah perkara yang sangat mudah, jangankan untuk mengubah nilai, para guru-korup pun mampu memanipulasi ijasah, pengalaman pribadi hal ini dilakukan agar mereka dapat naik pangkat ke level berikutnya. Jika semua fenomena ini dibiarkan maka rantai korupsi di sekolah ini akan menjalar tanpa henti dan bergerak tanpa ujung. Faktanya masa depan sekolah kita akan semakin hancur ketika moral guru dan sekolah korup ini diharuskan mendidik siswa, sebuah paradox memang

Membaca gerak KPK

Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh sebuah organisasi IGI dijakarta untuk menjadi peserta seminar penerapan kurikulum anti korupsi di balai sidang Kartini, saat itu saya dapat melihat semangat yang yang luar biasa dari para pimpinan KPK dalam menerapkan kurikulum ini, tetapi saya agak menyangsikan pikiran itu sama dengan peserta yang juga kebanyakan dari penggiat pendidikan. karena bisa saja hal ini bisa menjadi ancaman nyata eksistensi mereka dalam urusan pengelolaan sekolah.

Apa yang akan direncanakan para pimpinan KPK sudah sangat ditebak, KPK berusaha melakukan pendekan secara persuasif dengan menjadikan guru sebagai sayap KPK terdepan penegakan kampanye antikorupsi. Bayangkan apa yang terjadi jika materi antikorupsi justru dibawakan oleh guru yang tersandung korupsi atau yang masuk menjadi pegawai dengan jalur haram, maka akan terjadi situasi yang tidak mengenakan bagi guru tersebut, walaupun itu bukan jaminan terjadinya tobat masal. ini ibarat seorang pemabuk yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa bermabuk-mabukan adalah hal yang dilarang.

Berhasilkah Program ini

Saya yakin seyakin-yakinnya program ini akan berjalan terseok-seok, mudah dibaca, berapa persen guru-guru dinegera kita yang masuk pegawai dalam jalur kebenaran, siapa yang menjamin jika dinas pendidikan dan UPTD kita bersih dari nepotisme dan jiwa korupsi yang akut, siapa yang menjamin jika para pemangku eksekutif masih mengais-ngais uang dari sekolah-sekolah yang mereka datangi. Karena faktanya sekolah ibarat ATM berjalan bagi para pengurus dinas pendidikan. Bukan rahasia lagi bahwa setoran-setoran yang diterima mereka setiap kali kunjungan kesekolah adalah upeti yang wajib dibayarkan jika pejabat sekolah ingin tetap aman dalam posisinya. ironis memang, tapi itulah kenyataannya.

KPK sebagai inisiator ide ini harus segera membaca kondisi ini, diperlukan pegiat-pegiat KPK yang bebas dari dunia pendidikan masuk kedalam sistem ini, melakukan pengecekan, pengwasan bahkan kalau perlu penangkapan, penyadapan serta kriminalisasi bagi pegiat pendidikan yang terlibat dalam hal korupsi.

Pemerintah juga harus tegas dengan tidak memberi ampun jika ada pejabat pendidikan yang terlibat rente kesekolah-sekolah. menghukum seberat-beratnya para tersangka korupsi pendidikan, dan menertiban sistem kepegawaian guru agar lebih jelas, dan transparan.

tetapi harapan akan selalu ada, kita harus tetap mengapresiasikan ide segar ini, semoga apa yang dicita-citakan KPK dan para reforman pendidikan negara ini segera tercapai, semoga

salam blogger

Posted on 13/06/2012, in Education, renungan and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: