“Blusukisme” Dunia Pendidikan

i12i3Saya akui fenomena Jokowi (Gub Jakarta) begitu mempesona, memulai kepemimpinan dengan cara mendatangi satu persatu persoalan (blusukan) dan mengeleminir perbedaan serta secara pelan-pelan memperbaiki benang kusut akar masalah, sehingga bisa meminimalisir gesekan walaupun masih ada sebagian pihak yang kontra. Atau kita lihat bagaimana kemampuan “blusukisme” yang dilakukan keberhasilan pelatih tim nasional Indonesia U-19, Indra Sjafri dalam mencari bakat-bakat terpendam pemuda-pemuda Indonesia. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Jakarta, sampai Papua serta dari Aceh sampai ke Jawa Barat.

Sayangnya gaya kepemimpinan ini jauh dari para pemimpin dunia pendidikan kita, baik kementrian dilevel atas maupun dilevel pengawas daerah saya melihat jiwa “dinasti” begitu kental. Jangankan melihat keluhan didaerah tertinggal diperbatasan, didaerah yang dekat pusat jakarta saja seperti Lebak Banten ternyata lepas dari pengawasan.

Kemampuan “Blusukisme” yang sangat rendah inilah yang akhirnya menjadi faktor tidak mampunya Indonesia menyelesaikan masalah pendidikan dengan melihat akar masalah tersebut. Sehingga setiap keputusan yang dibuat ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Kebijakan UN, gonta-ganti Kurikulum, kemampuan guru, sertifikasi guru, UKG bahkan kelengkapan sekolah adalah beberapa masalah yang justru menjadi masalah baru.

Belum lagi para oknum LSM dan Pers palsu  yang kerap datang kesekolah menakut-nakuti dengan dalih keterbukaan anggaran yang akhirnya ujung-ujungnya memeras pihak sekolah. apakah para pemimpini kita tahu hal ini? sayangnya mereka tidak tahu dan tidak mau tahu.

Maka wajarlah jika dalam periode reformasi politik Indonesia ternyata tidak berimbas pada reformasi pendidikan. Masalah moral seperti tingkat pelacuran para pelajar makin meningkat, tawuran yang makin melebar bahka didaerah-daerah terpencil serta penurunan kewibawaan guru dan meningkatnya pelecehan seksual bagi guru kepada murid adalah fakta yang tak terbantahkan akibat model kepemimpinan kita yang feodal.

Selama ini para pemimpin pendidikan kita hanya menyendiri di “menara gading” pendidikan, tinggi menjulang dari bangunan lain tapi kosong didalam. Gaya pemimpin feodal ini ternyata berefek pada kondisi pemimpin pendidikan otonomi daerah yang hanya mengunjungi sekolah demi mengutip uang tiap sekolah. fakta! tapi para pemimpin pendidikan kita tidak mau tahu urusan ini.

Lihat saja bagaimana kementrian pendidikan kita yang tetap “ngotot” ingin kembali mengadakan UN tetapi tidak mengajak semua unsur para pegiat pendidikan di Indonesia, Konvensi “palsu” yang diadakan kemarin ibarat undangan bagi para raja yang sudah sepakat UN sebelumnya. Dan sama sekali tidak mengakomodir para penentang UN dan tidak melihat fakta yang terjadi dampak sistemik akibat adanya kebijakan tersebut.

Kini tidak ada cara lain bagi para pemimpin pendidikan kita untuk memulai pendekatan “Blusukisme” dalam memecahkan masalah yang terjadi. Menteri dan jajarannya harus melepaskan jas kebesaran dan mengurangi kegiatan seremonial “takberguna” berani melakukan lobi dan kemampuan yang diplomatis kesetiap stakeholder pihak yang “membangkang”, lihatlah bagaimana “lobi makan siang” yang dilakukan Jokowi kepada para penentangnya.

Selanjutnya para pemimpin pendidikan kita harus  melakukan riset akar masalah dunia pendidikan didaerah-daerah. Seperti syair lagu nasional kita dari “Sabang sampai Merauke” , bukan cuma di Jakarta saja!

Posted on 05/10/2013, in Education. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: